Jawa Tengah Raih Penghargaan TPID Terbaik 2026, Inflasi Agustus 3,08 Persen

JAKARTA | jateng.suarana.com – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali meraih penghargaan sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Berkinerja Terbaik 2026.

Penghargaan tersebut diterima Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) – Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD).

Kegiatan berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Inflasi Jawa Tengah Lebih Rendah dari Nasional

Ahmad Luthfi menyebut penghargaan tersebut menjadi salah satu bukti hasil kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Jawa Tengah.

Berdasarkan data Agustus 2026, tingkat inflasi Jawa Tengah tercatat 3,08 persen secara tahunan (year on year/YoY). Angka tersebut berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 3,19 persen.

Menurut Luthfi, pengendalian harga dilakukan melalui berbagai langkah, termasuk intervensi terhadap komoditas kebutuhan pokok penting.

“Kita punya BUMD yang melakukan intervensi kebutuhan bahan pokok penting di seluruh kabupaten/kota, di samping intervensi yang dilakukan oleh dinas-dinas, Bank Indonesia (BI) Jateng, dan stakeholder terkait lainnya. Sehingga, ketersediaan dan keterjangkauan terus terjaga,” kata Luthfi seusai acara.

Produksi Pangan Diperkuat dari Hulu

Sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional, Jawa Tengah juga mengandalkan peningkatan produksi pertanian untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.

Data 2025 menunjukkan luas panen padi di Jawa Tengah mencapai sekitar 1,67 juta hektare. Angka tersebut meningkat sekitar 120 ribu hektare atau 7,73 persen dibandingkan 2024.

Produksi gabah kering giling tercatat sekitar 9,3 juta ton. Jika dikonversikan menjadi beras, produksinya mencapai sekitar 5,35 juta ton atau berkontribusi sekitar 15,6 persen terhadap kebutuhan pangan nasional.

Produksi jagung juga mengalami peningkatan. Dari sekitar 2,43 juta ton pada 2024 menjadi 2,75 juta ton pada 2025 atau naik sekitar 13,37 persen.

Penguatan produksi dilakukan melalui sejumlah program di sektor hulu. Di antaranya perbaikan 108 daerah irigasi, penyediaan 5.400 pompa, penanganan banjir di 60 titik, penguatan pola tanam, penyediaan sarana produksi, corporate farming, ketersediaan benih, hingga pengendalian hama.

Cabai Jadi Perhatian Pengendalian Inflasi

Komoditas cabai juga menjadi perhatian karena pergerakan harganya cukup sensitif terhadap inflasi.

Pemprov Jawa Tengah menjalankan program New Champion untuk memperkuat produksi cabai. Program tersebut mencakup lahan sekitar 50 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten, yakni Kabupaten Semarang, Temanggung, Wonosobo, Cilacap, Blora, Batang, dan Boyolali.

Dukungan produksi juga dilakukan melalui pembangunan greenhouse yang melibatkan CSR perusahaan.

Selain itu, pemerintah mendorong komitmen champion petani untuk periode Oktober hingga Desember 2026 dengan target produksi sekitar 54.500 kilogram cabai.

Intervensi Hilir dan Gerakan Pangan Murah

Pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan dari sisi produksi. Pemerintah juga memperkuat rantai pasok hingga tingkat konsumen.

Sejumlah langkah yang dilakukan antara lain pengembangan supply chain champion, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah sebanyak 1.053 kali, penguatan 368 kios pangan, serta peningkatan peran BUMD sebagai off taker atau pembeli komoditas strategis.

Jawa Tengah juga membangun kerja sama perdagangan antardaerah dengan sejumlah provinsi, seperti Lampung, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Maluku Utara.

Untuk menjaga keterjangkauan harga, pemerintah juga memberikan subsidi pangan bagi produsen dan konsumen dengan nilai sekitar Rp5,135 miliar.

Pemanfaatan sistem e-Purchasing turut dilakukan untuk mendukung pengadaan cadangan pangan pemerintah.

Digitalisasi Transaksi Daerah Terus Diperkuat

Selain pengendalian inflasi, digitalisasi transaksi pemerintahan daerah menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola ekonomi Jawa Tengah.

Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Jawa Tengah pada 2025 mencapai 97,58, meningkat dibandingkan 2024 yang berada di angka 96,25.

Jawa Tengah juga meraih Peringkat II Championship P2DD 2025.

Digitalisasi tersebut diterapkan dalam berbagai layanan masyarakat, termasuk pengembangan New Sakpole dengan sejumlah pilihan pembayaran. Kanal yang tersedia antara lain virtual account bank atau agregator, QRIS, transfer antarbank, serta Laku Pandai Bank Jateng.

Transaksi Samsat Budiman juga menunjukkan peningkatan dalam periode 2022–2025.

Bank Jateng turut mendukung penguatan ekosistem digital melalui Smart Billing berbasis QRIS, Billing Center, dashboard monitoring, pendampingan roadmap, forum diskusi dengan pemerintah daerah, hingga perluasan kanal pembayaran.

Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Saling Mendukung

Ahmad Luthfi menilai pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah memiliki keterkaitan dalam memperkuat perekonomian daerah.

Digitalisasi memungkinkan proses transaksi dan tata kelola dilakukan secara lebih efisien sekaligus memudahkan pemantauan secara real-time.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat daerah maupun nasional.

Peran tersebut mencakup pengendalian inflasi, digitalisasi transaksi, serta penguatan tata kelola ekonomi daerah.

Acara di JICC turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta perwakilan kementerian/lembaga dan kepala daerah dari berbagai wilayah.

Sumber : Humas